Jumat, 19 Mei 2006 Masih Belum Lampaui Target MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr) Jumat, 19 Mei 2006 Masih Belum Lampaui Target MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr) Jumat, 19 Mei 2006 Masih Belum Lampaui Target MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr) Jumat, 19 Mei 2006 Masih Belum Lampaui Target MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr) Jumat, 19 Mei 2006 Masih Belum Lampaui Target MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr) Jumat, 19 Mei 2006 Masih Belum Lampaui Target MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr) MOJOKERTO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan anggota DPRD Kota Mojokerto. Hal itu terungkap pada rapat penyampaian pandangan umum (PU) LKPjT Wali Kota Mojokerto, kemarin. Dinilai, PAD masih dikategorikan belum lampaui target karena penggarapannya belum maksimal. Sejumlah potensi PAD belum mampu digarap pemerintah. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai sebenarnya belum terjadi pelampauan target PAD meskipun terdapat kenaikan seperti yang disebut Walikota Mojokerto Abdul Gani Suhartono dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). "PAD yang dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 586,246 juta atau Rp 104,60 % sebenarnya belum masuk kategori pelampauan target," kata Ketua FKB, Syueb Khariry. Dikatakan, bahwa dalam penentuan potensi, tidaklah ditargetkan 100 %, tetapi berkisar pada angka 80 sampai dengan 90 %. Dan apabila penerimaan PAD mencapai lebih dari 120 %, maka dapat dikatakan pelampauan target. Dia juga menyoroti beberapa potensi yang belum digarap antara lain pajak dan retribusi daerah untuk iklan, hotel dan restoran, terminal dan lainnya. Selain itu, FKB menilai realisasi belanja aparatur sebesar 100,92 % melabihi realisasi belanja publik sebesar 92,35%. Tentu saja, kelebihan itu menunjukkan ketimpangan pelayanan masyarakat. Indikasi adanya perhatian yang lebih terhadap kepentingan aparatur dibanding dengan perhatian terhadap pelayanan pada masyarakat sangat terasa. "Pelaksanaan APBD 2005 belum dapat dikatakan menganut prinsip efisiensi dan belum memihak rakyat," tegas Syueb. Selain menyoal PAD, FKB mengingatkan bahwa permasalahan banjir dan genangan air di kota Mojokerto kian merata di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini, menurut FKB sangat bertolakbelakang dengan penggiatan pembangunan fisik yang sudah luar biasa. "Pembangunan fisik nyaris tersentuh semuanya, namun di sisi lain, persoalan seperti banjir tak kunjung teratasi, ini bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) 2005 memprioritaskan masalah banjir," katanya lagi. Sekadar diketahui, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2005 dalam rangkaian sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/5), Abdul Gani menjelaskan bahwa target penerimaan Rp 180,11 miliar, terealisasi sebesar Rp 185,469 miliar atau mencapai 102,98 %. Hal yang menopang pelampauan target penerimaan, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD). Dari target Rp 12,771 miliar terealisasi Rp 13,358 miliar atau sekitar 104,60%. Tercatat pada pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pelampauan target, masing-masing 102,64%, 105,12% dan 107,71%. Namun untuk pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari perkiraan penerimaan Rp 230 juta hanya terealisasi Rp 203 juta atau hanya sekitar 88,43 %. Dari sisi anggaran belanja, rencana belanja daerah 2005 sebesar Rp 199,576 miliar terealisasi Rp 194,240 miliar. Dari jumlah itu, realisasi belanja aparatur lebih besar dari rencana belanja pelayanan publik. Belanja aparatur tercatat meningkat dari rencana, yakni sebesar 100,92 %. Sementara belanja pelayanan publik, dari jumlah anggaran yang direncanakan Rp 83,671 miliar, direalisasi Rp 77,265 miliar atau sekitar Rp 92,35%. (yr)
Sumber : Radar Mojokerto,Jumat,19 Mei 2006