SEMENTARA itu sebanyak 25 anggota DPRD Kota Mojokerto dan lima orang eksekutif bakal melangsungkan kunjungan kerja ke Makassar, 8 - 12 Mei mendatang. Rencana kunker ke Pemkot Makassar itu menghabiskan biaya Rp 180 juta yang diambilkan dari pos sekretariat DPRD. Asumsinya setiap anggota dewan mendapat jatah Rp 6 juta. "Sesuai hasil rapat panmus, disepakati kunker ke Makassar, kita akan studi soal peningkatan PAD dari Pemkot Makassar," kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Noercholis HS. Dijelaskan, dipilihnya Makassar karena pertimbangan kesamaan obyek terutama menyangkut upaya untuk meningkatkan PAD. "Ada beberapa kesamaan obyek, itu yang membuat kami memutuskan untuk memilih Sulawesi," katanya. Oleh Noercholis kunjungan kerja (kunker) kali ini dapat dikatakan murni urusan kerja, karena keputusan dewan melarang, di luar 25 orang dan 5 eksekutif berangkat ke lokasi yang sama. "Bahkan anggota keluarga meskipun dibiayai sendiri juga tak diperbolehkan," ucapnya. Hal itu untuk mengantisipasi anggapan bahwa kunker kali ini adalah "bahasa lain" dari rekreasi masal anggota dewan. "Nanti kan ada hasilnya dan diimplementasikan di Kota Mojokerto," janjinya. Kendati dia tak memungkiri setiap kunker pasti ada acara rekreasinya. Sebelum disepakati Makassar sebagai pilihan kunker, sejumlah daerah diajukan anggota dewan. Antara lain Kuta Bali, Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Hanya dari beberapa daerah tersebut, tampaknya usulan yang cukup memenuhi kriteria sesuai dengan Kota Mojokerto adalah Makassar. "Kita menerima banyak masukan, termasuk dari Bapekko dan Dispenda yang akan berangkat ke sana, Makassar dianggap sesuai dengan pola peningkatan PAD Pemkot Mojokerto," tegasnya. Pihak dewan saat ini telah mengirim surat ke Pemkot Makassar untuk mempertegas rencana kunker tersebut. "Kita jadwalkan 8 - 12 Mei, kita menunggu dari Makassar untuk kepastiannya," tandas kader PKB ini. Untuk diketahui bahwa biaya sebesar Rp 180 juta tersebut di luar biaya pihak eksekutif. (yr/abi)
Sumber : Jawa Pos, Radar Mojokerto Rabu, 26 Apr 2006