Awasi Pelaksanaan Program Pemkot MOJOKERTO - Tim monitoring DPRD Kota Mojokerto yang belakangan ini gencar digodok diketahui sudah mulai bergerak. Mereka langsung melakukan pengawasan terhadap sejumlah program Pemkot Mojokerto yang sudah berjalan. Diantaranya, pendidikan, kesehatan dan raskin. Pasalnya, untuk sementara ini, pelaksanaan program bedah rumah belum berjalan. Selain itu, tim yang beranggotakan 13 anggota dewan yang merupakan usulan dari fraksi yang ada di DPRD Kota Mojokerto plus tiga orang pimpinan dewan tersebut juga bakal cepat bersikap manakala ditemukan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan program tersebut. "Setelah pembentukan dan pembahasan tuntas, kita langsung bergerak. Sehingga, sekarang ini kita sudah mulai melaksanakan fungsi atau tugas tim monitoring," ungkap Syaiful Arsyad, Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Mojokerto yang enam anggotanya masuk dalam tim tersebut, kemarin (2/4). Dikatakan, terkait tim ini, meski sebelumnya sudah ada nota kesepakatan terhadap program kesehatan untuk membentuk tim yang melibatkan legislatif dan eksekutif, namun karena aturan di legislatif tidak memperbolehkan, maka legislatif membentuk tim monitoring ini. Menurutnya, tim ini selain melaksanakan tugas yang melekat pada dewan, yaitu fungsi kontrol, juga akan bersikap manakala menemukan ketidakberesan dalam pelaksanaan program yang sedang dijalankan. "Pelaksanaan program ini harus benar. Karena itu, tim monitoring ini akan terus mengawasi pelaksanaannya. Sehingga, kami akan bersikap ketika menemukan adanya ketidakberesan," ujarnya. Sayangnya, sejauh ini belum diketahui secara pasti anggaran yang dipergunakan untuk operasional tim tersebut. Meski demikian kemungkinannya akan menggunakan anggaran yang diambilkan dari pos sekretariat dewan. "Ya, kalau soal anggaran kita belum membahasnya," ujarnya. Seperti diketahui, dalam tahun 2006 ini Pemkot Mojokerto memiliki beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat. Diantaranya, jaminan pelayanan kesehatan gratis di RSUD dr Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto bagi masyarakat miskin. Selain itu, juga digratiskan bagi seluruh masyarakat kota mendapat pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas. Belum lagi, soal askeskin plusnya. Termasuk bidang pendidikan yang menggratiskan untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Bahkan, informasi terakhir yang didapat terhadap bebas SPP ini, sudah disediakan dalam APBD 2006 sebesar Rp 2,2 miliar. Selain SPP gratis, SD dan SMP tersebut juga tetap mendapatkan BOS. (abi)
Sumber : Radar Mojokerto, Senin, 03 Apr 2006