ARTIKEL
Permendagri nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri nomor 3 Tahun 2005 tentan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa untuk mempelancar komunikasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah atau antar daerah dipandang perlu mencantumkan alamat lengkap pada Kop Surat Dinas Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomoe 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72.KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.
Pasal 1
(1) Kop Naskah Dinas Bupati/Walikota memuat sebutan BUPATI/ WALIKOTA dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas dan alamat, nomor telepon, nomor faximile serta kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah.
(2) Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO
LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 10 Tahun 2008
TANGGAL : 13 Februari 2008
BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS BUPATI/WALIKOTA
Contoh Kop Naskah Dinas Bupati :
BUPATI TABALONG
Jalan P. Antasari Nomor 1 Tanjung kode pos ........ Kalimantan Selatan
Telp. (0516) 21205 - 21002 Fax. (0516) 21510
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO