Mau bicara apa lagi? Negeri ini sekarang benar-benar berada dalam perekonomian yang babak belur. Gempa yang terus menerus selama dua tahun terakhir ini telah memporakporandakan hampir semua sektor perekonomian.
Target perekonomian yang dicanangkan dua tahun silam sebesar 5 persen praktis mustahil bisa diwujudkan.Tetapi,yang benar-benar memukul ialah,dengan gempa yang tergolong dasyat itu,sebagian besar investasi mandek. Produksi juga tersendat-sendat.
Siapa yang mau melakukan investasi baru kalau infrastruktur yang diperlukan luluh lantak. Siapa yang mau menambah produksi barang dan jasa kalau pasar mati suri.Siapa yang mau berjualan konsumen tak butuh barang atau jasa karena mereka sudah tidak punya uang lahi untuk belanja.
Siapa, misalnya,yang mau tamasya ke daerah-daerah pantai,kalau sarana dan prasarananya,seperti jalan,penginapan dan lain-lainnya,sudah rata dengan tanah. Bagaimana bank-bank mau menyalurkan kredit kalau tidak banyak orang atau pengusaha yang mau investasi karena banyak sarana dan prasarana yang rusak total. Lalau,bagaimana angka pengangguran bisa diperkecil jika tidak ada lagi kesempatan kerja baru. Dan,bagaimana ada kesempatan kerja baru jika investasi macet.
Celakanya,menko Kesra mengatakan bahwadana untuk bencana sudah habis.Artinya,dengan dana bencana sudah habis itu,Pemerintah harus mencari talangan alias utang.itu artinya dana yang masih dimiliki pemerintah untuk pos diluar pengeluaran rutin sangat mungkin dialihkan-jika disetuji DPR-untuk keperluan bantuan bencana. Kalau benar demikian,sangatmungkin dana-dana untuk keperluan pembangunan untuk sementara digunakan program bantuan korban bencana dan rekontruksi daerah bencana.
Bahkan,dana program pembangunan ekonomi pun sangat mungkin terpaksa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan daerah bencana serta penanganan korban-korbannya. Dengan begitu,akan sangat banyak proyek sarana vital akan dijadwal ulang alias tidak bisa dikerjakan sesuai jadwal karena tidak ada lagi biaya. Karena itu,sungguh luar biasa beban yang bakal ditanggung masyarakat pada bulan-bulan ke depan,sungguh mustahil bahwa pemerintah bisa berbuat banyak untuk"menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya".
Hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah barangkali lebih banyak program-program meminimalkan ekses dan dampak bencana alam. Sebagaian besar perhatian,tenaga,dan dana hampir pasti diberikan pada upaya-upaya rehabilitasi agar rakyat tidak makin melarat. Juga menyelamatkan potensi,sarana,dan prasarana vital yang masih tersisa agar masih bisa bekerja dan dapat digunakan. Selain itu,kita kawatir dengan segala keterbatasan untuk mendapatkan dana,pemerintah justru menambah utang baru. Jika demikian,selain program pelunasan utang ke negara-negara kreditor atau lembaga keuangan internasional,seperti IMF,menjadi tidak bisa dilakukan,itu menambah beban pinjaman yang makin menjerumuskan negeri ini ke situasi gali lubang tutup lubang. Sungguh tragis.